Peraturan Akademik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

PERATURAN AKADEMIK
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMK AL KARIM
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Pasal 1
PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN

1. Proses Pembelajaran dilaksanakan dalam tahun pelajaran.
2. Satu Tahun Pelajaran dibagi menjadi dua semester.
3. Jumlah minggu efektif untuk pelaksanaan proses pembelajaran dalam satu tahun pelajaran sebanyak 39 minggu.
4. Jumlah minggu efektif untuk pelaksanaan proses pembelajaran setiap semesternya sebanyak 19 minggu, kecuali kelas XII semester genap sebanyak 16 minggu.
5. Proses pembelajaran meliputi Tatap Muka, Praktik Sekolah dan Industri dengan perbandingan 1 jam : 2 jam : 4 jam.
6. Praktik kerja industri dilaksanakan pada pertengahan semester 3 dan atau semester 4.
7. Pembelajaran selama praktik kerja industri dilakukan melalui online.
8. Program sekolah yang mendukung pelaksanaan proses pembelajaran wajib diikuti oleh siswa; meliputi Upacara bendera, piket kelas, Jum’at bersih, senam pagi, Istighosah, siswa putri mengikuti keputrian

Pasal 2
KEHADIRAN SISWA

1. Siswa wajib hadir mengikuti proses pembelajaran selama satu tahun pelajaran untuk setiap tingkat.
2. Dalam satu semester setiap siswa wajib hadir mengikuti 80% proses pembelajaran tatap muka per mata pelajaran.

1. Siswa diperbolehkan meninggalkan kelas hanya jika mendapatkan ijin dari guru pengajar
2. Siswa yang meninggalkan kelas karena ada tugas lain dari sekolah, harus disertai dengan surat tugas, surat dispensasi atau surat ijin dari petugas Tatib
3. Siswa hanya diperbolehkan meninggalkan sekolah ketika PBM berlangsung jika mendapatkan ijin dari Wakil Kepala Sekolah, atau Guru/Petugas  UKS.

Pasal 3
KETIDAKHADIRAN SISWA

1. Ketidakhadiran siswa dalam kegiatan proses pembelajaran dapat disebabkan karena :
1. Sakit (dibuktikan dengan surat keterangan dokter/ pemberitahuan langsung orang tua/wali)
2. Izin yang didahului dengan permohonan secara tertulis dari orang tua
3. Ditugaskan oleh sekolah mengikuti kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler.
4. Sengaja tidak mengikuti kegiatan pembelajaran (bolos) dan atau tanpa keterangan yang sah.
2. Keterlambatan masuk sekolah harus diganti dengan tugas tambahan yang bentuknya ditentukan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan yang ditandatangani oleh piket dan wali kelas.
3. Satu kali alpa dihitung sebagai 5% ketidakhadiran.
4. Persentase minimal kehadiran siswa mengikuti kegiatan pembelajaran agar dapat diikutsertakan dalam proses penilaian adalah 80% dari kehadiran wajib; jika ketidakhadirannya akibat ditugaskan sekolah maka ketentuan tersebut tidak berlaku.
5. Siswa yang tidak masuk sekolah tanpa ijin selama 24 hari berturut  turut  dalam satu semester akan dikembalikan kepada orangtua.

Pasal 4
PROSES PENILAIAN

1. Penilaian hasil belajar peserta didik dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan melalui berbagai kegiatan evaluasi dan Tugas Mandiri/Kelompok.
2. Penilaian selama proses pembelajaran berlangsung dilakukan secara periodik meliputi: Ulangan harian, Ulangan Tengah Semester, Ulangan Akhir Semester, Ujian Sekolah, Ujian Kompetensi keahlian dan Ujian Nasional
3. Tugas yang diberikan guru kepada siswa dapat berupa :
1. Tugas Mandiri Terstruktur
2. Tugas Mandiri Tidak Terstruktur
4. Siswa wajib menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan oleh guru.
5. Siswa wajib mengikuti seluruh evaluasi hasil belajar.
6. Siswa yang belum menuntaskan  kompetensi hasil belajar diberi kesempatan untuk mengikuti  kegiatan perbaikan atau remedial yang dilaksanakan oleh masing masing guru mata pelajaran.
7. Siswa wajib mengikuti kegiatan pengembangan diri yang diselenggarakan sekolah yang ketentuannya diatur dalam peraturan kesiswaan.

Pasal 5
SANKSI

1. Siswa yang tidak diikutsertakan proses penilaian akibat tidak memenuhi kehadiran minimal, dikembalikan kepada orang tua setelah ada pemberitahuan/peringatan kepada orang tua terlebih dahulu.
2. Siswa yang tidak mengikuti proses penilaian secara lengkap tidak diperkenankan mengikuti UAS/UN.
3. Siswa yang sering terlambat hingga 30% dari kumulatif kehadiran total tidak diperkenankan mengikuti Ujian (UTS/UAS).
4. Siswa yang kehadirannya kurang dari 80 % dari kehadiran total tidak diperkenankan mengikuti Ujian (UTS/UAS).
5. Ketentuan mengenai sanksi ketidakhadiran dan keterlambatan siswa diatur dalam tata tertib siswa.

Pasal 6
KETENTUAN PENILAIAN

1. Penilaian hasil belajar peserta didik yang dilaksanakan mengacu pada standar kompetensi lulusan untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
2. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran.
3. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran.
4. Penilaian pengamatan siswa meliputi Akhlak Mulia, Budi Pekerti, estetika, serta jasmani olahraga dan kesehatan.
5. Penilaian akhlak mulia merupakan aspek afektif dari kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia.
6. Penilaian kepribadian merupakan perwujudan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warga negara yang baik sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, adalah bagian dari penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.
7. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran estetika/kesenian dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap menilai perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotor peserta didik.
8. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran Jasmani,Olahraga dan Kesehatan,melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan psikomotor dan afeksi peserta didik.
9. Penilaian pengamatan dilaporkan kepada wali kelas setiap menjelang ujian akhir semester atau ujian nasional/ ujian sekolah.

Pasal 7
ULANGAN DAN UJIAN

1. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik.
2. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
3. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya.
4. Ujian tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 10 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ujian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.
5. Ujian akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ujian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
6. Ujian sekolah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan.
7. Ujian Nasional adalah pengukuran pencapaian kompetensi siswa pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan.
8. Uji Kompetensi adalah pengukuran pencapaian kompetensi secara periodik yang dilaksanakan oleh penguji eksternal dan internal.

Pasal 8
PELAKSANA ULANGAN DAN UJIAN

1. Penilaian hasil belajar yang diselenggarakan melalui ulangan harian dan Tugas Mandiri/Kelompok dilakukan sepenuhnya oleh pendidik.
2. Penilaian hasil belajar yang diselenggarakan melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester dilaksanakan oleh pendidik dibawah koordinasi satuan pendidikan.
3. Uji Kompetensi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau asosiasi profesi   di bawah koordinasi satuan pendidikan.
4. Ujian Sekolah dilaksanakan oleh satuan pendidikan
5. Ujian Nasional dilaksanakan oleh Pemerintah
6. Uji Praktik Kejuruan dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) atau asosiasi profesi di bawah koordinasi satuan pendidikan.

Pasal 9
NILAI/LAPORAN PENILAIAN

1. Nilai Pengamatan yang meliputi akhlak mulia, kepribadian, estetika, serta jasmani olahraga dan kesehatan dilakukan oleh setiap guru mata pelajaran dan dihimpun oleh wali kelas.
2. Nilai Pengembangan Diri dihimpun oleh guru BP/BK dan kesiswaan dari Pelatih/ Instruktur/ Pembimbing kegiatan pengembangan diri.
3. Nilai harian diperoleh dari gabungan Hasil ulangan harian dengan nilai tugas dengan perbandingan 60 : 40.
4. Nilai kompetensi dasar diperoleh dari nilai harian, dan nilai tugas yang sesuai dengan kompetensi yang dinilai
5. Nilai akhir  (raport) setiap mata pelajaran normatif dan adaptif dan muatan lokal diperoleh dari gabungan rata-rata nilai setiap kompetensi dasar dengan hasil UAS dengan perbandingan 40 : 60 atau NR = 40 % rata-rata harian (kompetensi) : 60 % UAS
6. Nilai akhir (raport) setiap mata pelajaran produkif diperoleh dari gabungan nilai teori dan nilai praktik dengan perbandingan 30 : 70.
7. Nilai Ujian Sekolah/ Ujian Nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh peraturan Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 10
REMEDIAL

1. Peserta didik yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada ulangan harian, Ujian Tengah Semester, dan Ujian Akhir Semester harus mengikuti remedial.
2. Remedial diberikan setelah dilakukan analisis terhadap hasil ulangan siswa bersangkutan tidak mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM).
3. Jenis remedial terdiri dari:
• Remedial test, dilaksanakan jika ketidaklulusan mencapai < 50 %;
• Remedial teaching, dilaksanakan jika ketidaklulusan mencapai ≥ 50 %.
• Remedial test dapat diselenggarakan dengan tes tulis, lisan, atau praktik.
• Remedial teaching dapat diselenggarakan dengan berbagai kegiatan antara lain:

1. Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda melalui kegiatan tatap muka di luar jam efektif.
2. Pemberian bimbingan secara khusus, misalnya bimbingan perorangan.
3. Pemberian tugas-tugas latihan secara khusus.
4. Pemanfaatan tutor sebaya.
5. Remedial teaching ditindaklanjuti dengan remedial test.
6. Nilai hasil remedial tidak melebihi nilai KKM.
7. Format remedial dari sekolah diberikan apabila nilai raport siswa tidak mencapai nilai KKM pada saat pembagian raport semester ganjil.
8. Jadwal remedial terdiri dari remedial yang melekat pada guru mata pelajaran dan remedial yang ditentukan oleh sekolah.

Pasal 11
KENAIKAN KELAS DAN KELULUSAN

1. Persentase minimal kehadiran siswa mengikuti kegiatan pembelajaran agar dapat diikutsertakan dalam proses penilaian adalah 90 % dari kehadiran wajib.
2. Kenaikan Kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran atau setiap akhir semester genap.
3. Kenaikan kelas didasarkan pada penilaian hasil belajar pada semerter genap, dengan pertimbangan seluruh SK/KD yang belum tuntas pada semester ganjil, harus dituntaskan sampai mencapai KKM yang ditetapkan, sebelum akhir semester genap.
4. Kriteria Kenaikan Kelas:
• Peserta didik harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran di kelas yang bersangkutan ;
• Nilai yang diperhitungkan adalah nilai semester genap dengan memperhatikan nilai semester ganjil;
• Peserta didik memperoleh nilai KKM untuk setiap mata pelajaran;
• Peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila yang bersangkutan masih mempunyai nilai di bawah KKM;
• Kehadiran peserta didik di kelas tidak kurang dari 90%;
• Peserta didik memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani & kesehatan.
5. Siswa dinyatakan tidak naik kelas apabila tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas.
6. Siswa dinyatakan tidak naik kelas melalui rapat pleno dewan guru.
7. Kelulusan peserta didik ditetapkan oleh rapat Dewan Pendidik dengan kriteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh peraturan Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 12
HAK DAN KEWAJIBAN SISWA
MENGGUNAKAN FASILITAS BELAJAR

1. Setiap siswa berhak menggunakan fasilitas belajar dalam rangka mencapai kompetensi dasar sesuai mata pelajaran, yang berupa :
• Alat dan Bahan Praktikum untuk mata pelajaran Normatif, Adaptif dan Produktif
• Media Pembelajaran
• Alat / perabot praktik untuk mata pelajaran Kesenian, Penjasorkes dan Keterampilan
• Komputer, SAS, WIFI dan Internet untuk praktik mata pelajaran IT
• Alat praktik (Lab. Bahasa) untuk mata pelajaran Bahasa Inggris.
• Alat Praktik (Lab. IPA) untuk mata pelajaran IPA
• Ruangan khusus mata pelajaran yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang bersangkutan. (Ruang PAI, PKn, B. Indonesia, Matematika, IPS, Kewirausahaan, Bahasa Asing, Bahasa Jawa)  
2. Siswa berhak menggunakan fasilitas perpustakaan sekolah dalam bentuk meminjam buku pelajaran, buku referensi dan pengetahuan umum di perpustakaan sesuai prosedur.
3. Setiap siswa dianjurkan untuk memiliki minimal satu buah buku pelajaran dan buku referensi setiap mata pelajaran yang sesuai dengan Standar Isi Kurikulum.
4. Setiap siswa berkewajiban untuk memelihara setiap fasilitas belajar yang terdapat di Ruang Teori, Self Acces Study, Perpustakaan, Lab.IPA, Lab.Bahasa, Lab.Komputer dan Lab. Produktif.

Pasal 13
LAYANAN KONSULTASI SISWA

1. Untuk membantu pencapaian kompetensi, setiap peserta didik diberi pelayanan akademis oleh guru mata pelajaran,wali kelas maupun konselor (Guru BK)
2. Setiap guru mata pelajaran, wali kelas dan guru BK wajib menyediakan jadwal layanan akademik kepada setiap siswa asuhannya.
3. Layanan khusus diberikan kepada setiap peserta didik yang memiliki masalah khusus dalam mengikuti proses pembelajaran, seperti masalah :
1. Kehadiran
2. Kepribadian
3. Ahlak
4. Keamanan
4. Layanan khusus diberikan secara berjenjang mulai dari guru mata pelajaran, wali kelas dan guru BK
5. Segala bentuk pelayanan (akademik dan khusus) dikoordinasikan dengan guru BK.
6. Setiap siswa berhak mendapatkan layanan konsultasi untuk pengembangan diri.
7. dll

Pasal 14
MUTASI SISWA

1. Mutasi siswa dapat berupa :
• Mutasi Masuk
• Mutasi Keluar
2. Setiap siswa kelas X berhak menentukan program/ kompetensi keahlian sesuai prestasi akademik dan minat pada saat pendaftaran melalui konsultasi dengan orang tua.
3. Siswa kelas X yang naik ke kelas XI atau  siswa kelas XI yang naik ke kelas XII tidak boleh mengganti kompetensi keahlian yang telah dipilih.
4. Siswa pindah masuk harus memenuhi persyaratan :

1. Berasal dari sekolah di luar wilayah Kota Malang
2. Berasal dari sekolah sejenis bukan yang sederajat.
3. Berasal dari Program Keahlian dan Kompetensi Keahlian yang sama. (Nilai raport untuk mata pelajaran produktif harus dilihat kompetensinya)
4. Berasal dari sekolah yang terakreditasi minimal sama.
5. Berasal dari sekolah yang proses PPDB-nya minimal sama
6. Bukan siswa kelas XII
7. Berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan kepala sekolah.
8. Setiap siswa berhak pindah keluar atas permintaan orang tua/wali murid.
9. Setiap siswa berpeluang pindah keluar atas pertimbangan sekolah.

Pasal 15
Ketentuan Umum

1. Peraturan ini bersifat mengikat semua sivitas akademika SMK Al Karim
2. Segala hal yang belum diatur akan dimasukkan dalam peraturan sesuai dengan ketentuan dalam rapat pleno dewan guru yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru
3. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Greged, 27 Juli 2017
Oleh : Tim Perumus Peraturan Akademik
(Dewan Guru, Perwakilan Orang Tua dan Organisasi Siswa)